Papua – Sebuah video yang viral di media sosial menuding aparat Kepolisian Resort (Polres) Paniai telah melakukan intervensi, intimidasi, hingga kekerasan dalam proses rekapitulasi suara yang berlangsung di Aula Kantor KPU Kabupaten Paniai.
Menanggapi hal ini, pada Minggu (15/12), Kapolres Paniai, Kompol Deddy A. Puhiri, S.I.K., dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
Kapolres menegaskan bahwa informasi yang beredar dalam video tersebut tidak benar. Ia menjelaskan bahwa TNI-Polri, sebagai aparat keamanan, memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban jalannya agenda rekapitulasi.
“Kami melaksanakan tugas ini sebisa mungkin dan semaksimal mungkin untuk mengamankan agenda ini. Kami tidak ingin terjadi keributan ataupun korban jiwa, seperti yang pernah terjadi di wilayah tetangga,” ujar Kompol Deddy.
Ia juga menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menunda jalannya sidang pleno rekapitulasi suara.
“Yang bisa membatalkan atau menunda sidang pleno itu hanyalah penyelenggara, yaitu KPU ataupun Bawaslu. Tidak ada niat atau unsur dari pihak kepolisian untuk mengganggu jalannya proses tersebut,” jelas Kapolres.
Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang telah memicu perhatian masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Paniai. Kompol Deddy mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Kami meminta masyarakat untuk bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Jangan sampai berita bohong memicu konflik atau memperkeruh situasi,” tambahnya.
Hingga saat ini, proses rekapitulasi suara di Kabupaten Paniai terus berjalan di bawah pengamanan ketat dari aparat TNI-Polri. Situasi di lokasi dilaporkan tetap kondusif, dan Kapolres Paniai berharap semua pihak dapat berpartisipasi menjaga ketertiban dan kelancaran agenda penting ini.(rd)
